KENAPA HARUS MENUNGGU ORANG LAIN UNTUK BERBUAT BENAR ?

11 04 2010

Oleh: Drs. Melfi Abra,MSi

Kamis 7 Januari 2010 lalu, saya diminta untuk mewakili pembahasan Rekomendasi DPRD Kota Bukittinggi untuk dua buah Sekolah Menengah yang akan mengembangkan system pembelajarannya dan 3 buah Perguruan Tingggi yang akan membuka Program Pascasarjana di Kota Bukittinggi.

Saya sempat bertanya-tanya dalam hati, kenapa soal pemberian rekomendasi itu dibahas sampai ke DPRD ? Walaupun tidak ada aturannya yang melarang tapi itu karena kepedulian dari DPRD terhadap Kota Bukittinggi yang memang Kota Bukittinggi mempunyai salah satu potensi unggulan yang dituangkan dalam visinya menjadikan kota Bukittinggi sebagai Kota Pendidikan, disamping Kota Perdagangan dan Jasa, Kota Pariwisata dan Kota Kesehatan dan Peristirahatan.

Yang menarik bagi saya bukanlah hal tersebut di atas, tapi pernyataan salah satu Yayasan yang akan membuka “Kelas Khusus”  Program S2 di Bukittinggi sementara Kampus resminya ada di Jakarta . Yang  bersangkutan tidak mau menyebutnya sebagai kelas jauh… apa alasannya saya kurang tahu. Saya lalu dapat kesempatan berbicara: Saya mewakili Pemda Bukittinggi sangat setuju adanya pengembangan dan usaha segenap pihak negeri maupun swasta mendorong dan ikut ambil bagian dalam pengembangan pendidikan yang merupakan core Kota Bukittinggi. Pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dasar dan menengah adalah kewenangan Pemerintah Daerah, namun Pembinaan dan pengawasan Pendidikan tinggi adalah kewenangan  Mentri Pendidikan cq Dirjen Dikti dan Kopertis Wilayah. Namun demikian saya perlu bertanya apakah Surat Dirjen Dikti Nomor 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 tentang Larangan Kelas Jauh masih berlaku ? Isi dari Surat itu antara lain ; Dirjen Pendidikan Tinggi sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan pendidikan model “Kelas jauh dan Kelas Sabtu Minggu” dan menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karier/penyetaraan bagi pegawai negeri. Bahkan dalam edarannya yang lain disebutkan bahwa kalau masih melakukan kegiatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 55 UU No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal  62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada akhir sesi sharring di DPRD itu utusan yayasan dari Jakarta itu berkata: Kami tahu banyak yayasan lain dan perguruan tinggi negeri yang berbuat sama dengan kami, baik secara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara lain. Bahkan beberapa alumni kami telah diakui ijazahnya oleh Badan Kepegawaian Daerah ketika telah menamatkan pendidikan yang diselenggarakan di salah satu kabupaten di Sumbar ini. Kalau yang lain bisa kenapa kami tidak ? Katanya sembari memberikan Fotocopy SK Kenaikan Pangkat seorang PNS berinisial  AT, SH,MM PNS Solok Selatan .

Saya hanya berfikir kenapa orang berfikir dengan logika terbalik ? Kalau orang lain bisa berbuat salah kenapa saya tidak ? Kenapa harus menunggu orang lain untuk berbuat benar ? Kalau semua orang berfikiran seperti itu, kapan kebenaran itu bisa ditegakkan, karena harus menunggu orang lain untuk berbuat benar baru kita ikutan untuk berbenar-benar ?